v

Pertanyakan Pasal Sangkaan, Pengacara Hary Tanoe: Tidak Ada Ancaman

bandarberita757.blogspot.com - Hary Tanoesoedibjo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan SMS ancaman. Pengacara Hary Tanoesoedibjo menegaskan tidak ada ancaman dalam SMS yang dikirim ke jaksa Yulianto. 

Hotman mempertanyakan pasal yang digunakan polisi yakni Pasal 29 UU Nomor 11/2008 tentang ITE jo pasal 45B UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan UU ITE Nomor 11/2008. 

Pasal tersebut menurut Hotman memiliki syarat mutlak, yaitu apabila informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara khusus kepada pribadi tertentu. 

Pasal 29 UU ITE sambungnya mensyaratkan harus adanya ancaman yang ditujukan secara tegas kepada seseorang. 

"Contohnya si Poltak mengirimkan SMS ke si Rudi yang berisi apabila Rudi tidak membayar utang, maka rumah Rudi akan dibakar. Inilah contoh ancaman yang dimaksud dalam Pasal 29 UU ITE," kata Hotman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/6/2017).

Sedangkan isi SMS Hary Tanoe kepada jaksa Yulianto ditegaskan Hotman bersifat umum dan idealis sehingga tidak berisi ancaman. Menurutnya kalimat dari SMS yang dikirim Hary Tanoe bukan ditujukan kepada jaksa Yulianto secara individu.

"Isi SMS Hary Tanoe bersifat umum dan idealis, dan tidak mengancam seseorang sebab inti SMS adalah, 'apabila saya pimpinan negeri ini, maka disitulah saatnya Indonesia akan diubah dan dibersihkan dari hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya," kata Hotman.

Selanjutnya, Hotman menjelaskan dalam kutipan SMS yang berbunyi, "kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar". Dalam kalimat itu menurutnya Hary Tanoe tidak menyebut pihak siapa yang salah dan benar.

"Jadi Hary Tanoe dalam SMS tidak pernah menyebut Jaksa Yulianto sebagai yang salah, dan tidak pernah menyebut sebagai yang tidak bersih," kata Hotman.

Sedangkan soal kata mengenai pemimpin negeri, hal itu merupakan bahasa normatif.

"Ini adalah bahasa idealisme dari semua politisi, termasuk semua Presiden Indonesia pada saat kampanye mengucapkan kalimat seperti itu. Kami dan publik menunggu, apakah benar terjadi 'dugaan penganiayaan hukum' bermotifkan politik oleh lawan-lawan politisi dan oknum pimpinan partai yang kebetulan dekat dengan kekuasaan sekarang ini," imbuh Hotman. 

Penetapan tersangka Hary Tanoe berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 14 Juni. Keesokan harinya, pada 15 Juni dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Hary Tanoe. 

"Telah dikirimkan SPDP kepada pihak kejaksaan, 15 Juni 2017. Di situ tertera, saudara HT tertulis sebagai tersangka dengan melanggar Pasal 29 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," imbuh Rikwanto.

Hary Tanoe dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka pada hari Selasa, 4 Juli 2017. 

Advertisemen

Disqus Comments